Perubahan kategori desil kesejahteraan dalam data pemerintah memicu persoalan luas di tengah masyarakat. Sejumlah warga dari kalangan pekerja informal hingga mahasiswa mendapati status ekonomi mereka tercatat dalam kelompok sejahtera, sehingga kehilangan hak atas bantuan sosial, jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI, hingga beasiswa pendidikan.
Kondisi ini dialami oleh Moh. Saleh, seorang pengayuh becak berusia 69 tahun asal Desa Teja Barat, Pamekasan, Jawa Timur. Dengan penghasilan harian sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000, penghentian bansos sejak awal 2026 membuat beban hidup keluarganya semakin berat setelah data sistem mencatatnya masuk dalam kelompok desil 6-10.
Penghentian bantuan sosial akibat penyesuaian data desil juga memukul Fitra Episha, pedagang asongan berusia 39 tahun yang beroperasi di sekitar Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Warga Jalan Patemon tersebut mengaku sudah lebih dari setengah tahun tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah, padahal pendapatan harian dari berjualan air mineral hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp45.000.
Dampak perubahan pendataan ini dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah yang menggantungkan perlindungan dasar pada program bantuan pemerintah. Ketika pengecekan mandiri dilakukan melalui sistem periksa bansos, ketidaksesuaian antara kondisi nyata di lapangan dengan klasifikasi desil menjadi penyebab utama kekecewaan warga.
Saat mendatangi instansi terkait untuk menanyakan penyebab penghentian bantuan sosial yang biasa diterimanya, Moh. Saleh mendapatkan penjelasan dari petugas setempat.
“Saya tanya ke kantor [dinas sosial]. Kenapa dicabut? Mereka jawab bukan saya yang cabut, tapi di sistemnya yang berubah,”
Moh. Saleh — bbc.com
Ketidaksesuaian Pendataan di Berbagai Daerah
Kasus serupa ditemukan di Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang pengayuh becak bernama Timbul, 49 tahun, mendapati angka desil ekonominya melonjak tajam dari posisi 1 ke desil 9. Pengategorian tersebut bahkan menempatkan dirinya pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan lurah setempat yang berada di desil 8, meski Timbul tinggal di rumah yang dihuni oleh tujuh keluarga dengan penghasilan harian tidak menentu.
Lonjakan desil tersebut membuat Timbul mengkhawatirkan masa depan anaknya yang telah mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain ancaman kehilangan bansos sembako dan bantuan tunai, biaya pendidikan tinggi menjadi persoalan mendesak, sehingga ia meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus pemutakhiran data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Fitra Episha menyuarakan kekecewaannya karena bantuan sosial yang amat dibutuhkannya kini dihentikan.
“Saya kecewa sama pemerintah karena enggak dapat [bansos] lagi. Artinya seharusnya berhak ternyata tidak dapat,”
Fitra Episha — bbc.com
Persoalan data desil juga berdampak pada sektor pendidikan menengah dan tinggi di kota besar. Sri Mega, 31 tahun, warga Jakarta Selatan, mengeluhkan anaknya yang tidak lagi menerima Program Kartu Jakarta Pintar akibat kategori desil keluarganya bergeser ke tingkat 6, padahal suaminya saat ini tidak memiliki pekerjaan.
Di Surabaya, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya bernama Diandra Fristi terancam tidak dapat melanjutkan studi meski meraih IPK 3,9. Pendaftaran beasiswanya ditolak oleh sistem karena tercatat di desil 7, padahal ayahnya bekerja sebagai pengantar galon dan ibunya tidak bekerja. Kasus tersebut kemudian memicu proses mediasi di Kantor Badan Pusat Statistik Surabaya pada Kamis, 20 Agustus.
Timbul menceritakan beban mental yang dihadapi keluarganya ketika status desilnya meningkat hingga mengancam pendidikan anaknya.
“Anak sambat [mengeluh] mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak menangis karena sudah telanjur daftar,”
Timbul — bbc.com
Maraknya ketidaksesuaian data desil di berbagai daerah menunjukkan pentingnya verifikasi lapangan yang akurat serta mekanisme pengaduan yang cepat. Akurasi pemutakhiran data nasional menjadi kunci utama agar program perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat rentan.
Sumber rujukan: bbc.com, www.bbc.com.