Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa hingga Agustus 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyalurkan dana sebesar Rp 117 triliun. Angka ini mencerminkan realisasi sekitar 56 persen dari total anggaran yang telah disesuaikan menjadi Rp 229 triliun pada tahun anggaran 2026.

Program MBG sendiri ditujukan untuk menjangkau lebih dari 72 juta anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, dengan harapan meningkatkan status gizi nasional. Kepala BGN Sudaryono memberikan penjelasan detail tentang proses efisiensi anggaran dan rencana alokasi dana untuk tahun anggaran 2027.

Awalnya, BGN menganggarkan Rp 268 triliun untuk pelaksanaan MBG pada tahun 2026. Namun, dalam upaya meningkatkan efisiensi, kementerian melakukan penyisiran dan penyesuaian yang menurunkan total anggaran menjadi Rp 229 triliun. Pada akhir Agustus, realisasi anggaran mencapai Rp 117 triliun, menandakan bahwa lebih dari separuh dana yang tersedia telah disalurkan kepada penerima manfaat.

Menurut Sudaryono, realisasi hingga Agustus 2026 mencapai setengah lebih dari total anggaran yang telah efisien. "Rp 117 triliun sudah kita salurkan. Sekarang ini per kemarin ya, kalau enggak salah hari apa kemarin itu 56 persen per periode per hari kemarin, ya, per hari kemarin sudah 56 persen ya," ujarnya kepada wartawan di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (28/8).

Penyisiran anggaran tersebut melibatkan evaluasi kebutuhan logistik, distribusi pangan, serta penyesuaian biaya administrasi. Sudaryono menekankan bahwa proses efisiensi tidak mengurangi cakupan program, melainkan mengefektifkan penggunaan sumber daya dengan memfokuskan pada komponen yang memberikan dampak gizi terbesar.

Menurut Sudaryono, realisasi hingga Agustus 2026 mencapai setengah lebih dari total anggaran yang telah efisien.

“Rp 117 triliun sudah kita salurkan. Sekarang ini per kemarin ya, kalau enggak salah hari apa kemarin itu 56 persen per periode per hari kemarin, ya, per hari kemarin sudah 56 persen ya,”

Sudaryono — kumparan.com

Proyeksi Anggaran MBG 2027

Untuk tahun anggaran 2027, BGN menargetkan total anggaran sebesar sekitar Rp 240 triliun. Dari angka tersebut, porsi terbesar—sekitar 97 persen atau Rp 232,8 triliun—akan dialokasikan langsung untuk pelaksanaan program MBG yang ditujukan kepada 72,1 juta penerima manfaat. Angka ini mencerminkan peningkatan cakupan dibandingkan tahun sebelumnya dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan gizi gratis.

Sementara itu, alokasi untuk operasional internal BGN diperkirakan hanya sekitar 3 persen atau Rp 7,2 triliun. Sudaryono menjelaskan bahwa dana ini akan difokuskan pada fungsi pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus PPPK. "Untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu, kalau 3 kali Rp 240 sekitar Rp 6 triliun, Rp 6 koma sekian untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG," katanya.

Lebih dari 30.000 kepala SPPG akan menerima gaji langsung dari BGN, menandakan peningkatan kapasitas koordinasi lapangan. Anggaran operasional yang relatif kecil dibandingkan total anggaran program menunjukkan fokus utama pemerintah pada pembiayaan langsung layanan gizi, namun tetap menyisakan sumber daya penting untuk pengawasan dan akuntabilitas.

Sudaryono menjelaskan proporsi kecil anggaran yang dialokasikan untuk biaya operasional.

“Untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu, kalau 3 kali Rp 240 sekitar Rp 6 triliun, Rp 6 koma sekian untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG,”

Sudaryono — kumparan.com

Penekanan pada efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG menjadi sorotan utama dalam pernyataan Sudaryono. Dengan realisasi 56 persen pada pertengahan tahun 2026, pemerintah dihadapkan pada tantangan memastikan sisa dana dapat didistribusikan secara merata sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Proses monitoring yang ketat diharapkan dapat mencegah penyelewengan serta memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang memang membutuhkan.

Keputusan untuk menurunkan anggaran awal dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun sekaligus menambah dana operasional hanya Rp 7,2 triliun menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebutuhan lapangan dan biaya administrasi. Pengamat kebijakan publik mencatat bahwa proporsi operasional yang terlalu rendah dapat memperberat beban kerja pengawasan, terutama mengingat jumlah kepala SPPG yang akan dikelola lebih dari tiga puluh ribu orang.

Meskipun demikian, proyeksi peningkatan total anggaran menjadi Rp 240 triliun pada 2027 mengindikasikan adanya komitmen fiskal yang kuat dari pemerintah untuk memperluas dan mempertahankan program MBG. Jika realisasi dapat dipertahankan atau ditingkatkan, program ini berpotensi menurunkan angka stunting dan kekurangan gizi secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dengan realisasi Rp 117 triliun pada 2026 dan rencana anggaran Rp 240 triliun untuk 2027, program Makan Bergizi Gratis menunjukkan skala ambisius pemerintah dalam mengatasi masalah gizi nasional. Keberhasilan pelaksanaan bergantung pada kemampuan BGN menyalurkan sisa dana secara tepat, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa alokasi operasional yang terbatas tetap cukup untuk mengawasi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sumber rujukan: kumparan.com.