Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan catatan kritis terkait wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan dokter asing ke tanah air. Rencana tersebut mencuat sebagai langkah pemerintah dalam mengatasi kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Bidang Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Cashtry Meher, menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran tenaga medis dari luar negeri. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara selektif, terukur, dan didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan standar kompetensi yang jelas bagi setiap dokter asing yang akan bertugas.

“Dokter asing sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan sistem kesehatan Indonesia, bukan sebagai pengganti pembangunan sumber daya manusia kesehatan nasional,” ujar dr. Cashtry saat dihubungi, Sabtu (15/8/2026).

Lebih lanjut, dr. Cashtry menjelaskan bahwa kehadiran dokter asing harus memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas kesehatan di Indonesia. Salah satu syarat utamanya adalah adanya proses transfer pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kesehatan lokal. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kehadiran dokter asing sebagai solusi instan yang justru mengabaikan pengembangan kapasitas tenaga medis dalam negeri.

“Kalau memang ada kekurangan dokter spesialis tertentu, terutama di wilayah tertentu, kehadiran dokter asing dapat dipertimbangkan secara selektif, terukur, berbasis kebutuhan, dan dengan standar kompetensi yang jelas,” tambahnya.

IDI menyoroti pentingnya misi ganda dalam kebijakan ini. Selain memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, dokter asing diharapkan berperan dalam membangun kapasitas dokter Indonesia. IDI khawatir jika dokter asing hanya datang untuk bekerja tanpa meninggalkan warisan keahlian, persoalan kekurangan tenaga medis di Indonesia akan terus berulang.

“Jangan sampai dokter asing datang, bekerja, kemudian pergi. Sementara persoalan kekurangan dokter di Indonesia masih tetap sama,” tegas dr. Cashtry. Ia menyimpulkan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada penguatan sistem kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. “Yang perlu dibangun bukan hanya kemampuan mendatangkan dokter dari luar negeri, tetapi sistem kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Wacana ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato RUU APBN 2027 pada Jumat (14/8/2026). Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya mencari langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan bagi 280 juta penduduk Indonesia, di tengah tantangan distribusi tenaga medis yang belum merata di seluruh pelosok nusantara.