Prabowo: BUMN Milik Rakyat, Bukan Milik Direksi atau Penguasa!

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Jakarta.
Sumber gambar: economy.okezone.com.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik jajaran direksi maupun komisaris.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga amanah pengelolaan aset negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Beliau secara eksplisit menyatakan bahwa BUMN tidak boleh dijadikan sebagai instrumen kepentingan pribadi atau kelompok.

“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” kata Prabowo.

Selain menekankan kepemilikan rakyat, Presiden juga menyoroti kondisi struktur organisasi BUMN saat ini yang dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien. Menurutnya, jumlah entitas BUMN yang ada saat ini terlalu banyak, termasuk dengan adanya anak dan cucu perusahaan.

Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, terdapat 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Kondisi ini dinilai tidak produktif karena memiliki terlalu banyak lapisan manajemen.

“Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” lanjut Prabowo.

Sebagai langkah nyata penataan ulang, pemerintah telah melakukan penutupan terhadap 290 BUMN hingga saat ini. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun ini, jumlah BUMN akan dikurangi secara signifikan hingga tersisa maksimal 300 perusahaan saja.

“750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.

Penataan ulang ini dilakukan seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Melalui revisi UU BUMN dan kehadiran Danantara, pemerintah tengah merombak arsitektur pengelolaan perusahaan pelat merah agar lebih optimal dalam mendukung agenda nasional, seperti proyek hilirisasi strategis dan akuisisi perusahaan global.

Menyiapkan ruang diskusi…
Previous Post Next Post

News