SatuIndonesia.eu.org - Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa pemerintah akan menguji coba skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada kuartal I‑II tahun 2027. Pengumuman itu disampaikan di sela acara IADEL Connect 2026 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, pada Sabtu 5 September 2026.
Luhut menegaskan bahwa proses pengolahan data penerima bansos masih berlangsung dan diperkirakan selesai akhir tahun ini, sehingga uji coba dapat dimulai pada awal 2027. Rencana tersebut mencakup penggunaan dana yang sudah ada di kementerian atau lembaga terkait, tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Luhut, skema transfer tunai dirancang agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut memungkinkan penerima menggunakan uang untuk kebutuhan pokok seperti makanan, bukan untuk barang yang tidak produktif. Luhut menekankan bahwa uang tunai harus dipergunakan untuk kebutuhan dasar, bukan disalahgunakan. "Jadi (uang tunainya) tidak boleh menjadi judol, tidak boleh untuk minuman keras, tapi mungkin untuk telur, ayam dan sebagainya," ujarnya.
Estimasi awal bantuan yang akan diberikan kepada tiap keluarga berada di kisaran Rp5,4 juta. Besaran tersebut masih bersifat provisional dan dapat disesuaikan nanti oleh presiden, kata Luhut. Potensi peningkatan nilai bantuan akan dipertimbangkan apabila pemerintah berhasil menghemat lebih dari Rp1.200 triliun melalui penerapan Govtech dan efisiensi di sektor BUMN. "Karena kami hitung kira-kira Rp 5,4 juta per keluarga. Nanti kalau tergantung presiden," tambahnya.
Pemerintah berencana melaksanakan uji coba secara bertahap pada kuartal I dan II 2027. Luhut menambahkan jadwal pelaksanaan uji coba pada awal 2027. "Awal tahun depan kuartal I dan II kita akan uji coba. Jadi kita akan lihat. Jadi semua kita lakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut. Supaya jangan ada yang salah," jelasnya. Seluruh proses diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan operasional sebelum penerapan penuh di seluruh wilayah.
Luhut menekankan bahwa uang tunai harus dipergunakan untuk kebutuhan dasar, bukan disalahgunakan. Sebagaimana dikutip dari kumparan.com:
“Jadi (uang tunainya) tidak boleh menjadi judol, tidak boleh untuk minuman keras, tapi mungkin untuk telur, ayam dan sebagainya,”
Luhut Binsar Pandjaitan — kumparan.com
Kerjasama Pemerintah dengan TNI, Polri, dan Agen
Untuk memastikan penyaluran yang tepat, pemerintah akan melibatkan TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam proses pendaftaran penerima bansos. Lebih dari 400 ribu agen yang tersebar di seluruh negeri juga dipersiapkan untuk menjadi ujung tombak distribusi bantuan. Luhut menyebut bahwa pelatihan agen dapat dilakukan secara cepat, sehingga sistem keadilan dapat terjamin.
Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) sedang diuji coba untuk mengolah data penerima bansos berdasarkan kelompok desil 1 hingga 10. Integrasi data tersebut akan mengandalkan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga akurasi penentuan penerima dapat ditingkatkan. "Kita bisa (menggunakan) AI, membaca nanti mengkaitkan dengan Dukcapil," ungkapnya, menegaskan komitmen pada pemanfaatan teknologi canggih dalam kebijakan sosial.
Dia menambahkan jadwal pelaksanaan uji coba pada awal 2027. Sebagaimana dikutip dari kumparan.com:
“Awal tahun depan kuartal I dan II kita akan uji coba. Jadi kita akan lihat. Jadi semua kita lakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut. Supaya jangan ada yang salah,”
Luhut Binsar Pandjaitan — kumparan.com
Jika uji coba berjalan lancar, pemerintah berencana memperluas skema transfer tunai ke seluruh penerima bansos di Indonesia, dengan harapan meningkatkan efektivitas bantuan serta mengurangi kebocoran dana publik. Pengawasan bersama TNI, Polri, dan agen-agen lokal diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap program baru ini.
Sumber rujukan: kumparan.com, tempo.co, beritasatu.com, metrotvnews.com, jawapos.com.