Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui inovasi Sistem Informasi dan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak, atau yang dikenal dengan SI PESAN PENA, pemerintah daerah kini melangkah ke tahap transformasi 2.0 guna menjangkau lapisan masyarakat paling dasar.

Langkah ini lahir dari kesadaran bahwa kasus kekerasan yang terjadi kerap menyerupai fenomena gunung es. Banyak kejadian yang tersembunyi karena dianggap sebagai persoalan privat, aib keluarga, atau kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan yang aman dan efektif.

Inovasi yang digagas oleh Afida Nur Aini ini telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali diluncurkan pada 2022. Pada masa awal, sistem ini berfokus pada kemudahan akses melalui barcode satu pintu yang memangkas birokrasi pelaporan. Inovasi kemudian berlanjut dengan pemasangan stiker informasi perlindungan di rumah-rumah warga sebagai penanda akses bantuan yang dekat dengan masyarakat.

Kini, SI PESAN PENA 2.0 hadir dengan fitur yang lebih komprehensif, mencakup aplikasi digital, skrining dini untuk mendeteksi indikasi kekerasan, serta fitur pemetaan wilayah. Data sebaran kasus yang divisualisasikan dalam bentuk peta memungkinkan pihak berwenang untuk menganalisis titik-titik rawan secara presisi, sehingga intervensi kebijakan tidak lagi sekadar menghitung angka, melainkan memetakan akar persoalan di lapangan.

Dalam memaparkan tujuan utama sistem tersebut, inovator SI PESAN PENA menegaskan pentingnya sistem proaktif dalam mendukung korban.

“SI PESAN PENA hadir bukan hanya untuk menunggu korban berbicara, tetapi untuk membangun sistem yang membuat masyarakat lebih mudah mengenali, lebih berani melapor, dan lebih cepat mendapatkan perlindungan”

Afida Nur Aini — kanalkalimantan.com

Sinergi Teknologi dan Jejaring Berbasis Komunitas

Meski mengandalkan perangkat digital, pemerintah daerah memastikan inovasi ini tetap inklusif bagi warga yang tidak memiliki akses gawai. Kekuatan sistem ini terletak pada keterlibatan jejaring desa yang solid, mulai dari Relawan SAPA, kader Posyandu, hingga aparat desa setempat. Teknologi diposisikan sebagai pendukung yang mempercepat alur koordinasi, namun peran manusia tetap menjadi inti dari pelayanan di tingkat paling bawah.

Efektivitas gerakan ini turut didukung oleh regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Bupati HSU Nomor 9 Tahun 2026 tentang perlindungan khusus bagi anak. Landasan hukum tersebut memberikan kepastian bagi seluruh ekosistem di daerah untuk menjalankan fungsi perlindungan dengan lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Afida Nur Aini menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam menghadapi tindak kekerasan. Dengan menyediakan kanal pelaporan yang terintegrasi, harapannya adalah masyarakat tidak lagi pasif, melainkan menjadi bagian aktif dalam memutus mata rantai kekerasan di lingkungannya.

Keberadaan jejaring yang luas di tingkat desa diharapkan dapat memastikan bahwa perlindungan bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata yang hadir lebih awal di tengah masyarakat. Dengan demikian, setiap potensi kekerasan dapat dideteksi sejak dini sebelum eskalasi terjadi.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah ini menunjukkan langkah konstruktif dalam mengikis budaya diam terkait kekerasan domestik. Dengan mengkombinasikan inovasi digital dan kearifan lokal melalui keterlibatan aparat serta tokoh masyarakat, Hulu Sungai Utara berupaya menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan anak.

Keberlanjutan gerakan ini ke depan bergantung pada konsistensi edukasi dan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan sistem yang telah tersedia. Hal ini menjadi kunci penting untuk menjawab tantangan kekerasan yang selama ini sering kali luput dari jangkauan penegakan hukum.

Sumber rujukan: kanalkalimantan.com, www.kanalkalimantan.com.