Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi keras agar aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra Selatan. Langkah penegakan hukum ini dinilai penting untuk menghentikan siklus tahunan bencana kebakaran yang kerap menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan secara langsung oleh kepala negara dalam agenda rapat koordinasi penanganan darurat bencana yang berlangsung di Posko Karhutla Palembang.
Kehadiran presiden di Sumatra Selatan menjadi bagian dari rangkaian pengawasan langsung terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam forum tersebut, jajaran kepolisian daerah setempat memaparkan berbagai langkah konkret yang telah diambil sejak awal tahun untuk mengantisipasi dan menekan potensi titik api. Aparat kepolisian melaporkan peningkatan kesiapsiagaan melalui apel bersama serta pengoptimalan peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa di tingkat desa.
Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol. Sandi Nugroho memaparkan laporan mengenai penegakan hukum yang telah berjalan di wilayah hukumnya selama periode penanganan karhutla. Kepolisian mencatat telah menangani belasan laporan polisi serta mengamankan sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana pembakaran lahan. Upaya pencegahan melalui sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar sejatinya telah digencarkan jauh hari sebelum musim kemarau tiba dengan melibatkan para kepala desa.
Meskipun upaya edukasi dan mitigasi dini telah dilakukan, pelanggaran hukum tetap ditemukan di lapangan sehingga memaksa aparat mengambil tindakan represif. Penegakan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan aturan yang berlaku serta instruksi mendagri yang memperkuat landasan operasional aparat dalam menindak para pelaku di wilayah rawan. Menanggapi paparan tersebut, presiden kemudian mendalami data penangkapan serta latar belakang tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka.
Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap para tersangka yang telah diamankan, motif utama di balik tindakan pembakaran tersebut berkaitan dengan upaya pembukaan lahan secara instan. Sebagian besar pelaku memanfaatkan metode pembakaran untuk mempermudah proses pembersihan lahan yang akan digunakan untuk berbagai keperluan pertanian maupun perkebunan. Namun, aparat juga menemukan modus operandi lain yang melibatkan pembakaran tanaman tebu milik perusahaan negara menjelang masa panen tiba.
Kapolda Sumatra Selatan menjelaskan langkah-langkah mitigasi awal yang telah dikerjakan oleh jajarannya.
“Karena karhutla ini simulasi terjadi setiap tahun kami mempersiapkan hal ini dari awal tahun misalnya bulan Februari kita melaksanakan kegiatan apel kesiapsiagaan, karhutla sekaligus apel sabuk kamtibmas di Sumsel”
Irjen Pol. Sandi Nugroho — kumparan.com
Modus Pembakaran Lahan dan Penegakan Hukum
Temuan di lapangan menunjukkan adanya anggapan keliru di sebagian masyarakat bahwa pembakaran kebun tebu sebelum panen dapat meningkatkan rendemen dan membuat rasa tanaman menjadi lebih manis. Praktik yang menyimpang ini dipastikan tetap melanggar ketentuan hukum karena dampak kerugian asap dan pencemaran yang ditimbulkannya tidak mengenal batas wilayah. Pihak kepolisian memastikan proses hukum terhadap seluruh pihak yang tertangkap tangan melakukan pembakaran akan berjalan secara transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menyimak berbagai laporan penanganan serta ragam motif yang diungkapkan oleh kepolisian, presiden kembali menegaskan pentingnya konsistensi aparat di lapangan. Setiap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembakaran lahan tidak boleh dibiarkan melenggang tanpa proses hukum yang adil namun tegas. Arahan tersebut sekaligus menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak lain agar tidak mengulangi praktik pembakaran yang membahayakan keselamatan umum.
Presiden memberikan instruksi langsung kepada aparat penegak hukum menyikapi laporan penanganan kebakaran.
“Itu harus ditindak tegas ditangkap kalau perlu”
Prabowo Subianto — kumparan.com
Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan kini berada dalam sorotan tajam pemerintah pusat guna memastikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Konsistensi aparat kepolisian dalam membongkar motif hingga menangkap para tersangka diharapkan mampu meredam laju kerusakan lingkungan akibat pembakaran liar. Pengawasan ketat akan terus dilanjutkan di berbagai daerah rawan demi menjaga kelestarian ekosistem dan melindungi kesehatan masyarakat luas.
Sumber rujukan: kumparan.com.