Pemerintah Kota Bandung kini tengah menindaklanjuti kasus penebangan 10 pohon secara ilegal di kawasan Jalan LLRE Martadinata dan Jalan Cihapit. Insiden yang terjadi di depan area lapangan padel tersebut memicu kemarahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tata kota dalam pengembangan fasilitas olahraga baru di ruang publik.

Tindakan Tegas Pemerintah Kota Bandung

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terkait hilangnya vegetasi kota yang dilindungi. Penebangan pohon di ruang publik tanpa izin resmi merupakan pelanggaran serius terhadap aturan tata kota dan lingkungan hidup. Sebagai langkah awal, pemerintah berencana memanggil pihak pengelola lapangan padel untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kronologi dan keterlibatan mereka dalam insiden tersebut. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan di wilayah Bandung wajib mematuhi aturan lingkungan yang berlaku tanpa terkecuali.

Selain langkah hukum, desakan evaluasi internal juga muncul dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka meminta agar Pemerintah Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada aparat wilayah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas terkait yang dianggap lalai dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, penebangan 10 pohon di area yang cukup ramai seharusnya tidak luput dari pantauan petugas di lapangan. Ia menekankan bahwa pengawasan yang lemah terhadap aset lingkungan adalah bentuk kelalaian birokrasi yang harus segera dibenahi.

Respons Pihak Pengelola Padel

Menanggapi isu yang berkembang, pihak pengelola lapangan padel SixNine menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif. Hingga saat ini, manajemen mengaku belum menerima surat panggilan resmi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Namun, mereka menegaskan kesiapan untuk mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku jika panggilan tersebut telah diterima. Pihak pengelola menjelaskan bahwa lapangan padel tersebut baru memulai tahap uji coba operasional pada 20 Juni 2026. Mereka menyatakan akan memberikan klarifikasi lengkap mengenai posisi manajemen terkait dugaan penebangan pohon tersebut saat proses pemeriksaan resmi dimulai oleh otoritas terkait.

Evaluasi Pengawasan Lingkungan Kota

Kasus ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bandung untuk memperketat pengawasan terhadap ruang terbuka hijau. Beberapa poin penting yang tengah disoroti meliputi:

• Penyelidikan mendalam terhadap pelaku penebangan pohon di Jalan LLRE Martadinata untuk menentukan tanggung jawab hukum.
• Evaluasi kinerja pengawasan aparat di tingkat kewilayahan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
• Penerapan sanksi administratif bagi pegawai yang terbukti lalai dalam menjaga aset lingkungan kota.
• Pemberlakuan proses hukum bagi pihak yang terbukti melanggar aturan lingkungan hidup tanpa izin resmi.

Saat ini, lokasi bekas penebangan pohon dilaporkan telah ditutup dengan pagar dan permukaan tanahnya telah dicor beton. Masyarakat dan pihak berwenang kini menantikan hasil investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau terdapat prosedur yang terabaikan dalam pengembangan fasilitas olahraga baru di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat memberikan transparansi penuh terkait perkembangan kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap perlindungan lingkungan di kawasan urban.