Wilayah Kurdistan di Irak kembali mengalami ketegangan setelah kantor Perdana Menteri dilaporkan menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak atau drone. Insiden ini menambah daftar panjang gangguan keamanan yang terjadi di kawasan tersebut.

Berdasarkan laporan otoritas setempat, serangan terjadi pada Jumat dini hari waktu setempat. Pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut segera merespons ancaman tersebut dengan melakukan intersepsi. Direktorat Jenderal Kontra-Terorisme di Erbil mengonfirmasi bahwa terdapat tiga unit drone bermuatan bahan peledak yang berhasil ditembak jatuh sebelum mencapai target.

“In the early hours of this morning, Friday … between 2:17 a.m. and 2:25 a.m. [local time], Coalition forces intercepted and shot down three bomb-laden drones in the skies over Erbil,” ungkap pernyataan resmi Direktorat Jenderal Kontra-Terorisme. Pihak berwenang juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dengan menyatakan, “Fortunately, there were no casualties,”.

Situasi keamanan di Kurdistan memang tengah menjadi sorotan. Data pelacakan menunjukkan bahwa wilayah ini telah menghadapi lebih dari 950 serangan drone dan rudal yang diluncurkan oleh berbagai kelompok bersenjata sejak akhir Februari. “According to Rudaw tracking, the Kurdistan Region has recorded more than 950 drone and missile attacks launched by Iran and allied armed groups in Iraq since the outbreak of the six-week war in late February, killing 32 people and wounding 154 others as of early August,” catat laporan tersebut.

Presiden Regional Kurdistan, Nechirvan Barzani, dalam sebuah wawancara dengan Al Sharqiya TV, menyoroti eskalasi serangan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban. “According to Rudaw tracking, the attacks have killed 32 people and injured nearly 150 others,” jelasnya.

Terkait insiden terbaru, kelompok milisi Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS) membantah keterlibatan mereka. Juru bicara KSS, Kadhim al-Fartousi, menyatakan bahwa kelompoknya tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut. “was not carried out by our groups…there is currently a partial agreement that no operations or attacks should be carried out, and that responding to Saudi Arabia’s attacks should also be delayed.”

Pemerintah Irak saat ini terus berupaya untuk menertibkan kelompok-kelompok bersenjata dan milisi yang beroperasi di wilayahnya agar berada di bawah kendali negara. Meski demikian, serangan berulang yang terjadi di Erbil menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Baghdad dalam mengendalikan keamanan di wilayah Kurdistan.