Jakarta, 24 Agustus 2026 – Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyampaikan pesan tegas mengenai standar antikorupsi yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan pada Senin (24/8), ia menegaskan bahwa label "pemerintahan antikorupsi" tidak dapat dipertahankan bila praktik korupsi masih mengakar di kalangan elite pemerintahan.
Budi Arie, yang dikenal sebagai salah satu loyalis Presiden Joko Widodo, tidak hanya memberikan dukungan politik kepada pemerintahan baru, melainkan menuntut bukti konkret. Ia menyoroti pentingnya konsistensi antara retorika pemerintah dan tindakan di lapangan, mengingat kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kejelasan implementasi kebijakan.
Menurut Budi Arie, komitmen antikorupsi harus diwujudkan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, terutama dalam penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau anggota lingkaran kekuasaan. Ia menekankan bahwa setiap indikasi penyalahgunaan jabatan harus segera diselidiki tanpa pandang bulu, agar tidak menimbulkan persepsi adanya zona aman bagi elite pemerintahan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sejumlah laporan media yang menyoroti dugaan praktik korupsi di beberapa kementerian dan lembaga strategis. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah, Budi Arie menuntut agar proses evaluasi kebijakan antikorupsi dimulai dari dalam, dengan memperkuat lembaga pengawas dan memperluas ruang partisipasi publik dalam pemantauan.
Budi Arie menegaskan bahwa dukungan terhadap agenda antikorupsi tidak boleh menjadi slogan politik semata.
“Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan”
Budi Arie Setiadi — wartaekonomi.co.id
Budi Arie menegaskan bahwa dukungan terhadap agenda antikorupsi tidak boleh menjadi slogan politik semata. "Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan," ujarnya dalam wawancara yang dikutip oleh Warta Ekonomi. Ia menambahkan bahwa konsistensi antara kata dan perbuatan menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Konsistensi yang dimaksud mencakup tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga penguatan regulasi yang mencegah terjadinya konflik kepentingan. Budi Arie mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua program pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun layanan publik, tidak menjadi sarana bagi penyalahgunaan dana atau wewenang. Ia menutup dengan menyerukan agar pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi, termasuk bila praktik tersebut terjadi di lingkungan elite pemerintahan.
Selain menuntut tindakan tegas, Budi Arie menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap agenda antikorupsi. Ia mengusulkan pembentukan tim independen yang dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara periodik. Menurutnya, langkah ini akan membantu mengidentifikasi celah‑celah yang masih ada dan memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak terhenti pada fase awal saja.
Jika pemerintah berhasil menegakkan prinsip antikorupsi secara konsisten, Budi Arie percaya hal itu akan memperkuat legitimasi kepemimpinan Prabowo Subianto di mata rakyat. Keberhasilan tersebut, katanya, tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, karena investor cenderung menghindari lingkungan yang dipenuhi praktik korupsi. Dengan demikian, agenda antikorupsi menjadi faktor kunci dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pernyataan Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa label antikorupsi harus didukung oleh tindakan konkret, bukan sekadar retorika. Ia menuntut pemerintah Prabowo Subianto untuk menutup celah‑celah yang memungkinkan praktik korupsi di kalangan elite, serta memperkuat mekanisme pengawasan yang independen. Jika tuntutan tersebut dipenuhi, harapan akan terwujud bahwa pemerintahan baru dapat menegakkan standar tata kelola yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat fondasi ekonomi serta sosial Indonesia.
Sumber rujukan: wartaekonomi.co.id.