SatuIndonesia.eu.org - Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam sidang yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Persetujuan ini menjadi babak baru dalam penataan regulasi otonomi khusus di Aceh. Sebelumnya, langkah ini telah melalui tahapan pembahasan mendalam di Badan Legislasi DPR RI yang telah memberikan restu melalui rapat pleno pada 26 Mei 2026.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, delapan fraksi di DPR telah menyampaikan pendapat tertulis mereka yang seluruhnya menyatakan setuju. Proses pengambilan keputusan berlangsung relatif lancar setelah pimpinan sidang memastikan dukungan dari seluruh anggota dewan yang hadir di ruang rapat.
Perubahan substansial yang diusung dalam RUU ini mencakup penyesuaian landasan filosofis yang lebih menekankan pada implementasi Nota Kesepahaman Helsinki. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh secara lebih optimal.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemerintahan Aceh memaparkan landasan filosofis yang menjadi dasar perubahan poin dalam RUU tersebut. Sebagaimana dikutip dari kumparan.com:
“Bahwa penyelenggaraan otonomi khusus Pemerintahan Aceh merupakan salah satu bagian dari implementasi Nota Kesepahaman Helsinki yang perlu dioptimalkan guna memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan di Aceh”
Iman Sukri — kumparan.com
Fokus Perubahan dan Alokasi Dana Otonomi Khusus
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemerintahan Aceh, Iman Sukri, menjelaskan bahwa perubahan mencakup 27 ketentuan yang menyentuh berbagai aspek krusial. Selain penyesuaian nomenklatur seperti definisi Mukim dan Gampong, revisi ini juga menyasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pelabuhan, bandar udara, hingga pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi.
Salah satu poin yang paling disorot adalah penyempurnaan ketentuan mengenai Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Regulasi ini kini menetapkan besaran dana setara 2,5 persen dari plafon Dana Alokasi Umum dengan rincian alokasi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan 30 persen untuk pembangunan infrastruktur.
Selain itu, terdapat penambahan mekanisme krusial terkait Badan Koordinasi Dana Otonomi Khusus yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi dan evaluasi penggunaan anggaran berjalan lebih efektif dan akuntabel di masa mendatang.
Perubahan lain juga menyentuh aspek perpajakan di mana zakat akan diakui sebagai faktor pengurang pajak penghasilan terutang wajib pajak. Pemerintah pusat juga dijadwalkan akan menyerahkan porsi pendapatan pajak dengan skema pembagian paling sedikit 70 persen untuk Pemerintah Aceh dan 30 persen untuk pemerintah pusat.
Kini setelah disetujui sebagai usul inisiatif, RUU tersebut akan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan mekanisme tata tertib DPR. Publik menantikan bagaimana aturan baru ini akan diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah otonomi khusus tersebut secara efektif.
Sumber rujukan: kumparan.com, ntvnews.id, antaranews.com, news.detik.com, Akurat.co.