SatuIndonesia.eu.org - Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan fundamental pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, pada 3 September 2026, ia mengusulkan peralihan dari sistem dapur tersentralisasi ke model dapur berbasis sekolah guna menurunkan risiko keracunan makanan yang terus meningkat.

Usulan tersebut muncul di tengah data yang menunjukkan lebih dari lima puluh ribu orang menjadi korban keracunan akibat MBG sejak awal tahun ini. Angka tersebut mencakup 460 insiden di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota, menandakan masalah yang sudah meluas ke hampir seluruh wilayah Indonesia.

Data resmi yang dirilis BGN per 2 September 2026 memperlihatkan total 50.059 korban keracunan MBG, sebuah angka yang menurut Charles Honoris mencerminkan masalah sistemik, bukan sekadar kejadian terisolasi. Ia menegaskan bahwa setengah dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah mengalami setidaknya satu kasus keracunan dalam dua tahun terakhir, menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan rantai pasok makanan di program tersebut.

"Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis," ujar Charles Honoris dalam rapat tersebut.

Charles Honoris menekankan bahwa data keracunan menunjukkan masalah sistemik: Sebagaimana dikutip dari www.idntimes.com:

“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,”

Charles Honoris — www.idntimes.com

Salah satu argumen utama Charles Honoris adalah bahwa dapur berbasis sekolah dapat memangkas jarak waktu antara proses memasak dan konsumsi oleh siswa. Menurut para ahli keamanan pangan yang dikonsultasikan, makanan yang dibiarkan pada suhu ruang lebih dari empat jam akan masuk ke zona kritis suhu 5‑60°C, kondisi yang mempercepat pertumbuhan bakteri patogen.

"Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya," kata Honoris menambahkan, menggarisbawahi pentingnya kontrol suhu dalam mencegah kontaminasi.

Dalam menjelaskan urgensi kontrol suhu, Honoris menyampaikan: Sebagaimana dikutip dari www.idntimes.com:

“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,”

Charles Honoris — www.idntimes.com

Selain meningkatkan keamanan pangan, dapur berbasis sekolah diyakini dapat memberi dorongan signifikan bagi ekonomi lokal. Sekolah yang mengelola dapur sendiri dapat membeli bahan baku dari pasar tradisional, peternak, dan pemasok sekitar, sehingga menyalurkan dana ke komunitas setempat. Charles Honoris juga menyoroti perlunya mekanisme ganti rugi bagi lebih dari puluhan ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi dengan model sentral, agar transisi ke sistem baru tidak menimbulkan beban tambahan bagi mereka.

Ia mengusulkan agar pemerintah menyiapkan paket kompensasi satu kali bagi dapur yang terdampak, sehingga proses peralihan dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan layanan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Meskipun usulan perombakan sistem dapur MBG masih memerlukan kajian teknis dan alokasi anggaran, tekanan dari DPR dan data kasus keracunan yang terus bertambah menuntut aksi cepat. Jika pemerintah dapat mengintegrasikan dapur berbasis sekolah dengan mekanisme ganti rugi yang adil, peluang menurunkan angka keracunan sekaligus mendukung petani dan pemasok lokal akan semakin nyata.

Sumber rujukan: idntimes.com, www.idntimes.com, mistar.id, kabar24.bisnis.com, emitennews.com.